Pemalang - Berbagai upaya intervensi kolaborasi dengan berbagai pihak yang dilakukan Pemkab Pemalang terhadap delapan layanan dasar dinilai berhasil menurunkan kasus kemiskinan ekstrem.
Upaya Intervensi secara kolaborasi tersebut dilakukan baik melalui APBD provinsi dan kabupaten maupun melibatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang seperti Baznas dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari pihak swasta.
Upaya Intervensi itu dinilai berhasil dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim karena dapat menurunkan dari 9 persen pada tahun sebelumnya kasus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pemalang kini menjadi 2,78 persen atau 33 ribu kepala keluarga.
Plh Bupati Pemalang Moh. Sidik usai mengikuti Zoom meeting Evaluasi Pelaksanan dan Percepatan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) bersama Gubernur Jawa Tengah mengatakan angka ini dari tahun ke tahun secara bertahap semakin menurun dan ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024 mendatang.
"Warga miskin tersebut tersebar di 25 desa di Kabupaten Pemalang," tuturnya di Command Room Diskominfo setempat, Rabu (7/6).
Sidik menjelaskan, delapan pelayanan dasar itu digunakan untuk mengukur angka kemiskinan ekstrim secara global. Delapan pelayanan dasar ini yang mempengaruhi ekstrem atau tidak ekstrem kemiskinan di Kabupaten Pemalang. Untuk itu pihaknya melakukan upaya intervensi terhadap 8 layanan dasar tersebut.
Delapan layanan dasar ini, jelasnya, yakni, Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), air, listrik, jamban, anak tidak sekolah ( ATS), disabilitas, Stunting, dan pengangguran.
Dalam kesempatan itu, Sidik memberikan contoh bentuk intervensi yang dilakukan terhadap delapan layanan dasar guna tercapainya target PKE di wilayahnya. Misalnya upaya intervensi terhadap layanan dasar RTLH dilakukan melalui APBD provinsi, APBD Kabupaten, Baznas maupun dari CSR.
"Mudah mudahan nanti semakin tahun semakin bagus artinya bisa teratasi lah RTLH," harapnya.
Kemudian layanan dasar lain seperti disabilitas setelah dilakukan upaya intervensi sudah bisa teratasi semua.
Disabilitas sudah terintervensi semua kemudian yang layanan air juga sedang melakukan intervensi melalui APBD provinsi, kabupaten dan PDAM, kemudian jamban tinggal sedikit
Selain itu, Pemkab juga melakukan program - program terobosan dalam rangka tercapainya target 0% pada Tahun 2024.
"Jadi sekarang sedang kita target per tahunnya harus selesai sekian secara bertahap sehingga pada 2024 nanti diharapkan bisa sesuai target 0%. Kalau program terobosan seperti satu guru satu ATS misalnya seperti itu," imbuhnya didampingi Kepala Bappeda Sudjarwo dan Plt Kepala Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang Rosi Kartika Dewi.
