Muara Enim - Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak tanpa terkecuali, dan hal itu perlu penguatan sinergi lintas sektor.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Muara Enim melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Emran Tabrani, saat memimpin Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang digelar Pemkab Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di ruang rapat Serasan Sekundang, Selasa (21/2).

Untuk itu, Asisten I meminta kepada seluruh pihak terkait terutama yang termasuk dalam gugus tugas agar dapat menyampaikan informasi secara rinci tentang strategi yang telah ataupun akan dilaksanakan sehingga target kita untuk mencapai KLA tingkat utama di tahun 2023 ini dapat terwujud, syukur-syukur bisa ke tingkat KLA (paling tinggi).

“Tapi ingat, disamping target tersebut ada hal yang lebih penting yaitu sarana prasarana yang memang secara nyata ada di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling pokok,” ujarnya.

"Kita boleh mengejar peringkat tetapi kondisi di lapangan harus betul-betul didukung oleh kondisi yang nyata sehingga nantinya menurut penilaian tim dari kementerian, Kabupaten Muara Enim memang layak sebagai Kabupaten Layak Anak, terkait dokumen pendukung, itu tidak usah diragukan lagi, tetapi sarana prasarana yang ada di lapangan ini harus secara kontinuitas kita pelihara dan selalu kita tingkatkan," tambahnya.

“Perlindungan hak anak dalam pembangunan sangat penting dilakukan karena sebagai upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di masa sekarang dan yang akan datang,” tutupnya.