Batusangkar - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menurunkan angka stunting. Adapun upaya yang dilakukan, kini perlahan telah menunjukan hasilnya.
Bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Tanah Datar yakni 21,5 persen di tahun 2021 turun menjadi 18,9 persen di 2022.
Hal itu memantik semangat Pemda Kabupaten Tanah Datar untuk terus melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui seluruh perangkat daerah guna percepatan penurunan stunting.
“Prevalensi stunting di Tanah Datar turun sebanyak 2,6 persen tahun 2022. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk percepatan penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting, di Aula Eksekutif, Kantor Bupati, Pagaruyung (20/2).
Wabup Richi berharap melalui Rakor itu, dapat terencana program dan kegiatan untuk menurunkan angka stunting, serta memastikan individu atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses terhadap program yang dilaksanakan.
“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan dan Nagari untuk segera dibentuk. Selain itu, tentukan lokus penurunan stunting dan sebagainya. Ini dilakukan untuk mencapai target nasional prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024,” ujar Wabup Richi yang juga menjabat Ketua TPPS Kabupaten Tanah Datar.
Senada dengan itu, Ketua TP-PKK Tanah Datar Lise Eka Putra mengatakan perlu adanya sinergi semua pihak untuk menanggani masalah stunting.
“Persamaan persepsi tentu dibutuhkan menurunkan stunting di Tanah Datar. Tentu juga, harus ada langkah-langkah strategis agar dampaknya semakin dirasakan,” ujar Lise.
Ia pun berharap pihak terkait berupaya mensosialisasikan permasalahan stunting ini, sampai ke tingkat Jorong, Nagari dan Kecamatan.
“Masalah stunting adalah masalah yang perlu dicarikan solusinya, ada pun solusinya harus disosialisasikan sampai ke seluruh tingkat pemerintahan di Tanah Datar,” ujar Lise.
