Sanggau - Bupati Sanggau Paolus Hadi melakukan audiensi bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, di ruang kerja bupati, Jumat (10/7).
Sebelum audiensi, rombongan Komisi IV bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Sanggau John Hendri meninjau ruas jalan provinsi di Kabupaten Sanggau.
Kegiatan itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur didampingi Wakil Ketua Yohanes Rumpak dan Sekretaris Fransiskus Ason dan anggota DPRD Kalbar.
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur menyampaikan bahwa kedatangan rombongannta dalam rangka monitoring ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga usulan kepala daerah khususnya tanggungjawab kita di jalan provinsi.
"Karena kita melihat sebagian jalan-jalan provinsi inikan rusak berat. Oleh sebab itu, pada kunjungan hari ini kita audiensi dengan Bupati untuk menyampaikan sejauh mana kita sharing informasilah, kemudian aspek-aspek regulasi apa yang diperlukan baik kami di provinsi maupun kepala daerah khususnya bupati supaya nyambung," katanya.
Pada dasarnya, lanjut dia, teman-teman Komisi IV DPRD yang membidangi masalah infrastruktur karena kita juga membawa instansi teknis, siap memperjuangkan kepada Gubernur untuk menganggarkan perbaikan-perbaikan jalan provinsi ini.
"Karena nanti pasti pada laporan pertanggungjawaban Gubernur sesuai target RPJMD, kurang lebih 50 persen lebih ini target yang harus dicapai. Tapi tidak terlepas dari kekuatan anggaran APBD kita juga," ujarnya.
Sejauh ini, lanjutnya, progres ada sebagian yang dari aspek skala prioritas dulu. Karena banyak ruas-ruas yang menjadi status provinsi inikan menyangkut anggaran tidak akan semua bisa ter-cover.
"Ini ada dalam proses tender, cuman ini hampir masif diseluruh Indonesia menyangkut kondisi COVID-19 inikan ada hal-hal yang agak tersendat. Tapi pasti ada solusilah, kuncinya komunikasi. Pada hari ini kita lakukan audiensi dengan Bupati supaya permasalahan bisa kita identifikasi untuk kita carikan solusi bersama," tuturnya.
"Tapi insyaallah. Kan tadi hasil dialog lewat masing-masing Dapil, Pak Ason ini siap memperjuangkan aspirasi masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalbar Fransiskus Ason menambahkan bahwa monitoring ini kita meninjau jalan yang berstatus Provinsi di Kabupaten Sanggau terutama Meliau menuju Bodok.
"Yang tadi dianggarkan kurang lebih Rp 7 Miliar yang saya sampaikan dulu yang mau dilelang itu, Karena COVID-19 menjadi Rp2,6 miliar untuk pemeliharaan yang sifatnya bisa untuk fungsional. Demikian juga yang Kembayan-Balai Sebut, yang seharusnya yang saya sampaikan dulu yang belasan miliar itu sekarang juga menjadi Rp26 miliar," tuturnya.
Akan tetapi, lanjut ketua DPD Golkar Sanggau itu, dalam perencanaan di PU Provinsi bahwa untuk tahun 2021 jalan Meliau-Bodok itu kurang lebih Rp25 miliar dan Jalan Kembayan-Balai Sebut sampai ke daerah Belitang kurang lebih Rp35 miliar.
"Itu dalam perencanaan, mudah-mudahan tidak berubah. mudah-mudahan bertambah dan masalah COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga anggaran untuk tahun 2021 bisa normal kembali," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi mengaku senang bisa bertemu dan berdiskusi dengan Komisi IV DPRD Kalbar.
"Kami diskusi banyak soal Kewenagan Provinsi yang harus diurus di Sanggau dan Bapak-bapak anggota dewan ini sudah mengunjungi lokasi dimana menjadi kewenangan Provinsi," ujarnya.
"Mereka sudah melihat langsung kondisi, seperti jalan Bodok-Meliau, Kemudian Balai Sebut-Kembayan dan Balai Sebut menuju ke Belitang (Sekadau). Kalau bicara rusak berat tentu dari Kembayan, Balai Sebut, Belitang karena itu jalan baru," tambahnya.
Sementara, lanjut Bupati Sanggau, ruas Bodok-Meliau sudah layak untuk ditingkatkan lebar jalannya dan beberapa jembatan. Karena disana yang memang areal yang sudah penuh dengan investasi, harusnya dipertebal.
"Kita juga sedang mendiskusikan kedepan bagaimana status yang Kabupaten minta urus ke Provinsi. Tapi itu masih ada mekanisme lanjutan, salah satu contohnya Meliau-Tayan. Kemudian juga ada beberapa titiklah, yang juga berhubungan ke Landak dan juga dari jalan poros nasional menuju ke jalan poros provinsi. Nanti kita lakukan bareng dengan tentunya tata ruang nasional, provinsi maupun Kabupaten. Mungkin tahun depan itu prosesnya," jelasnya.
