Batang - Pemerintah Kabupaten Batang akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan mengotimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kebijakan umum APBD 2023 di bidang pendapatan adalah optimalisasi PAD dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur dan membangun sistem dan prosedur palayanan khususnya pada peningkatan infrastruktur masyarakat,” ucap Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat menghadiri rapat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Kamis (14/7).

Lani menyampaikan, untuk sektor pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp1,80 triliun.

“Dalam penyusunan KUA-PPAS 2023 ini telah ada sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga, sinkronisasi diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Selain itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan, untuk sektor pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp1,80 triliun.

“Rancangan KUA-PPAS 2023, adalah anggaran pendapatan sebesar Rp1,80 triliun. Anggaran belanja sebesar Rp1,854 triliun dengan jumlah defisit sebesar Rp50,21 miliar. Sementara itu untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp60,21 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar. Surplus pembiayaannya sebesar Rp50,21 miliar,” tandasnya.