Cikarang - Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berinovasi memberikan layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Hal itu dibuktikan dengan tercapainya "Universal Health Coverage" atau jaminan kesehatan untuk warga Kabupaten Bekasi hingga 99 persen.
Untuk mendukung keikutsertaan jaminan kesehatan yang mudah dan cepat, telah dilakukan penandatanganan kerjasama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, yang dihadiri langsung Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Rabu (1/7).
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, pemkab akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. Tidak hanya bagi yang mampu, tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam kategori tidak mampu.
"Syukur Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi adalah yang pertama di Jawa Barat yang telah berada di level Universal Health Coverage dengan kepesertaan mencapai hampir 100 persen, hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian Jaminan kesehatan bagi seluruh warga," tuturnya.
Disampaikannya, mulai 1 Juli 2020, warga Kabupaten Bekasi khususnya yang tidak mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS tidak perlu lagi harus menunggu waktu yang lama.
“Daftar hari ini, bisa langsung aktif hari itu juga. Sehingga langsung bisa digunakan. Semoga kedepan tidak lagi ada istilah warga miskin tidak boleh sakit karena semuanya sudah bisa tercover untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Cikarang dr Nurifansyah mengatakan, tujuan dilakukan penandatanganan kerjasama tersebut untuk memastikan agar seluruh warga Kabupaten Bekasi sudah terproteksi dalam program.
"Jadi untuk Kabupaten Bekasi sendiri capaian penduduk yang dicover dalam program itu sudah mencapai 99,49 Persen. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa, hal ini menunjukan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan nasional," terangnya
Dalam program tersebut, kata Ivan, pihaknya juga menjelaskan bahwa peserta JKN bisa dari berbagai segment, dari segment Pekerja Penerima Upah (PPU), segment Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dan juga segment Penerima Bantuan Iuran (PBI)
"Untuk Kabupaten Bekasi sendiri yang mendapat bantuan JKN termasuk segment PBI yang meliputi PBI APBN dan PBI APBD. Artinya penerima bantuan iuran yang dananya dikeluarkan dari dana APBN dan dana APBD," jelasnya.
Ia menambahkan, dari data per Juni 2020, peserta dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan melalui dana APBD telah mencapai 624.560 peserta, atau sekitar 23 Persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 2.674.000 berdasarkan data Disdukcapil.
