Polewali Mandar- BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menggelar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Triwulan II Tahun 2022, dirangkaikan dengan Sosialisasi Optimalisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kesehatan Tradisional bagi Faskes oleh Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (21/6).
Monev ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama atas program-program yang dilaksanakan BPJS Kesehatan, serta sarana membina kemitraan guna menunjang peningkatan mutu layanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar M. Suaib Nawawi menjelaskan, fasilitas kesehatan dinilai berdasarkan pencapaian indikator yang ditetapkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti angka kontak, rasio rujukan, pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) hingga fasilitas kesehatan lainnya, seperti penggunaan aplikasi antrian online bagi pasien. Apabila dapat mencapai target yang ditetapkan, maka kapitasi yang diterima secara penuh. Jika tidak, maka kapitasinya disesuaikan dengan pencapaian.
“Hari ini kita melakukan Monev Triwulan II untuk kapitasi berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor BPJS Kesehatan. Kapitasi berbasis kinerja itu artinya, kalau kita berkinerja baik, capaian poinnya tercapai kita dibayar 100 %, tapi kalau kita nilainya rendah, maka kapitasi itu berkurang, makanya dia disebut Kabitasi Berbasis Kinerja. Apa yang diukur di situ, misalnya angka kontak. Berapa banyak masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas, berapa banyak masyarakat yang dilayani di Posyandu, berapa banyak masyarakat yang dilayani di Kantor Desa, Posyandu. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan rujukan, semakin rujukannya tinggi, semakin rendah poinnya, kaluar rujukannya tinggi berarti banyak masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani di Puskesmas. Pemenuhan tenaga kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan juga ikut berpengaruh di situ, itu yang hari ini kita bicarakan dan kita akan evaluasi, termasuk antrian online. Tadi saya sudah pesan kepada semua Kepala Puskesmas, pasien tidak perlu berlama-lama, cukup membuka aplikasi antrian online. Kemudian terkait penyakit tidak menular, seperti diabetes dan lain-lain, kemudian rujuk balik dan ada kita siapkan Apotek Rujuk Balik. Harapan saya bagi puskesmas yang belum mencapai target agar melakukan upaya yang lebih serius untuk mencapai ini, karena kalau poinnya rendah, bayaran kurang artinya Puskesmas itu merugi, uang yang seharusnya didapat tidak didapat, yang sekiranya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan medis tertentu untuk pelayanan, sehingga tekankan agar tidak ada lagi angka merah. Selanjutnya, kita akan turun lagi melihat seperti apa teman-teman sudah melakukan upaya untuk mengatasi itu,“ jelas Suaib Nawawi.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penjamin Manfaat Primer BPJS Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Hairiyah Nurhasanah mengatakan, monitoring dan evaluasi KBK dilaksanakan secara berkala. Pembayaran Kapitasi tidak hanya dilihat dari jumlah Dokter yang ada, tetapi dilihat dari mutu layanan dan kinerja Puskesmas itu sendiri.
“Kegiatan ini, itu tentang monitoring evaluasi capaian pembayaran kapitasi berbasis dengan kinerja Puskesmas. Kita membayarkan kapitasi bukan melihat dari jumlah Dokter yang ada, tetapi dilihat juga dari kinerja Puskesmas itu sendiri, karena walaupun ada dokter tetapi kinerjanya tidak memadai berarti sama saja mutu layanannya kurang dan ini kegiatannya rutin pertiga bulan sekali, jadi satu tahun empat kali kami lakukan untuk mengevaluasi capaian yang ada di Puskesmas untuk perbaikan ke depan supaya kami full bayarkannya ke Puskesmas. Sebenarnya kalau untuk kita-kiatnya, misalnya pengentrinya yang kurang berarti harus ditambahkan jumlah pengentri untuk mengentri kunjungan, baik itu kunjungan sehat maupun kunjungan sakit. Kemudian yang kedua kita bedah kasus, kasus apa saja yang sering dirujuk di Rumah Sakit, apakah memang layak dirujuk atau tidak. Lalu yang ketiga. Puskesmas harus mengevaluasi rutin juga kepada teman-teman di Puskesmas, baik kepada Dokter maupun kepada Pengentri,“ kata Hairiyah.
Setelah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), dilanjuitkan dengan sosialisasi dari Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Kesehatan RI yang bertanggungjawab di Wilayah Timur Indonesia, salah satunya Kabupaten Polewali Mandar.
Menurut Kepala Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar Sulsel Anna Huzaima. Sosialisasi dilakukan kepada stakeholder terkait, yang berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan tradisonal.
”Di sini kami melakukan sosialisasi advokasi kepada seluruh teman-teman, baik di teman dari Puskesmas maupun teman sejawat Dokter dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan tradisional. Ini akan sangat membantu dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kita mengembalikan lagi bagaimana masyarakat itu memelihara kesehatannya secara alamiah dengan memanfaatkan bahan alam, segala kaitan dengan tradisional, yang tentunya selain murah, mudah didapat dan juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat itu tidak harus sakit, tapi juga bisa menjadi jauh lebih sehat dengan pemanfaatan bahan alam yang ada disekelilingnya. Saya kira Polewali Mandar kaya dengan produk alamnya, banyak sekali buah dan sayur dengan rempah-rempah yang ada di Polman ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, “ tutupnya.
