Pandeglang - Hasil uji lapangan yang dilakukan Inspektur Jenderal (Irjen) Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Pramudya Surya Dharma menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk segera membuat data usulan pengganti untuk bantuan sosial tunai (BST) tahap I yang tidak tersalurkan.

"Hasil yang diperoleh dari turun ke lapangan untuk BST tahap I melalui PT Pos Indonesia, yang tidak tersalurkan kurang lebih 7.443 dari total penerima 84.558," demikian dikatakan Irjen Pemberdayaan dan PFM Kemensos Pramudya Surya Dharma saat bertemu Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo, Kamis (26/6).

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tersalurkannya BST tahap I diantaranya tidak layak, keluarga tidak ditemukan atau pindah, penerima meninggal dunia atau tidak ada, dan mendapatkan bansos lain.

"Karena alasan itulah BST yang melalui PT Pos Indonesia tahap pertama sudah tidak dapat dicairan, agar dibuat data pergantian agar kuota itu terpenuhi," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Sosial yang telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan untuk penyaluran BST.

"Terima kasih Bapak Irjen sudah turun langsung ke lapangan. Kami mohon saran dan masukan sehingga program ini tidak tercederai. Mohon koreksinya seperti apa, Insya Allah akan kami perbaiki," ungkap Irna

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan pergantian data yang diperoleh dari kecamatan.

"Saat BST tahap satu tidak dapat disalurkan tentu akan ada kriteria alasannya, biasanya kecamatan memberikan laporan penghapusan sekaligus dengan data penggantinya," ujarnya.