Cirebon - Bupati Cirebon Imron dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menggelar pertemuan untuk membahas persoalan rasio elektrifikasi listrik, di Pendopo Bupati, Kamis (14/4).

Ai mengatakan, rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan, baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN.

"Ini adalah salah satu program Jabar Caang, yang merupakan bagian dari upaya mencari energi baru dan terbarukan. Kami juga sudah siapkan FS dan DED untuk sekolah dan pesantren," ungkap Ai.

Menurutnya, program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Anggarannya sendiri bisa dari APBD maupun non APBD. Saat ini, pihaknya terus menggali potensi penyusunan DED (Detail Engineering Design) pada gedung-gedung pemerintahan.

"Dalam waktu dekat, kami akan siapkan infrastruktur untuk gedung-gedung pemerintah. Nantinya akan dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)," ungkap Ai.

Sementara itu, Bupati Imron mengatakan, Kabupaten Cirebon sendiri siap dengan adanya program PLTS pada beberapa gedung milik Pemkab Cirebon. Ada 4 titik sekolah yang dalam waktu dekat akan dipasang PLTS, yaitu di SMAN 1 Plumbon, SMKN 1 Jamblang, SMKN 1 Kedawung, dan SMKN 1 Mundu. Namun, diperlukan anggaran baik dari APBD maupun non-APBD.

"Kami menyambut program ini dengan cukup antusias. Ini kan bagian dari mencari energi terbarukan, jadi ini adalah program yang bagus," jelas Imron.

Hal itu, jelas Imron, karena Kementerian ESDM pernah berkomentar optimistis dapat menuntaskan target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun mendatang. Dengan begitu, seluruh wilayah Indonesia akan teraliri listrik pada tahun 2022.

"Memang perlu anggaran yang besar. Tapi saya percaya pemerintah pusat akan benar-benar mendukung program ini. Jadi di Kabupaten Cirebon sendiri, saya yakin bisa berjalan sesuai harapan," pungkasnya.