Banggai - Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Abdullah Ali meminta RSUD Luwuk dan Dinas Kesehatan berkolaborasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik), maupun faskes rujukan tingkat lanjut (rumah sakit).
Hal itu disampaikan Sekda Abdullah saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama BPJS Cabang Luwuk, DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD Luwuk, serta dinas terkait, di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Senin (11/4).
Ia mengatakan, pada Oktober 2021, Pemda Banggai telah mencanangkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) dengan keistimewaan, setelah menjamin lebih dari 95 persen masyarakat Banggai dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Ini merupakan langkah awal dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam mewujudkan "Banggai Sehat", menjamin semua masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis dan merata.
Tiga isu yang dibahas dalam rapat monev tersebut adalah mengenai penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.
Dinas Kesehatan dirasa perlu untuk mendorong sejumlah puskesmas yang belum mencapai target 100 persen Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada semester pertama tahun ini. BPJS mencatat, sejak Januari 2021, dari 37 faskes yang ada, baru terdapat 15 faskes yang pernah merealisasikan 100 persen capaian KBK.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Luwuk Arif Sugiharto juga melaporkan, realisasi biaya pelayanan kesehatan program JKN-KIS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (rumah sakit) periode Januari - Maret 2022 mencapai Rp10 miliar lebih. Hal itu terdiri dari biaya rawat inap yang mencapai Rp9.030.418.336, rawat jalan Rp1.688.322.800, obat kronis Rp26.487.809, dan biaya ambulans Rp8.540.250.
Untuk meminimalisir dampak pandemi, Arif mengatakan, BPJS berinovasi melalui layanan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melakukan konsultasi kesehatan dan mengantre secara online sehingga mencegah menumpuknya peserta JKN-KIS di faskes. Sayangnya, pemanfaatan Mobile JKN dinilai masih minim.
Oleh karena itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian, Hasanuddin Idris menyatakan dukungannya untuk mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi tersebut. "Kominfo akan membantu untuk publikasi, termasuk iklan layanan masyarakat akan kami sosialisasikan lewat videotron yang dikelola kominfo," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap berharap, di masa yang akan datang program JKN dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Banggai.
"Inilah kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan kami di DPRD yang kemudian mendukung program ini, sehingga amanat rakyat ini bisa dilaksanakan," tegasnya.
Pemda Banggai juga diharapkan mulai memikirkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk menambah jumlah dokter spesialis di rumah sakit.
