Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Tahap II yang diinisiasi Polri.
"Karena dengan adanya program ini kepolisian akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien memantau perilaku pengendara berseiring dengan transformasi digital teknologi sekarang," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Minggu (27/3).
Menurut dia, dukungan ini juga sebagai bentuk implementasi inovasi berbasis transformasi digital di sektor lalu lintas jalan raya.
Dengan adanya peran digitalisasi dan teknologi, kata Khofifah, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Polri di jalan raya juga semakin meningkat.
"Karena ETLE ini dapat mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak patuh terhadap lalu lintas. Semoga dengan adanya peningkatan teknologi ini, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi," ucap dia.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mendukung adanya ETLE karena dapat meminimalisasi dan menghilangkan penyalahgunaan wewenang oknum-oknum yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.
"Karena masih banyak ditemui beberapa masyarakat mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang oleh beberapa oknum anggota, lalu berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang," katanya.
"Dengan adanya ETLE ini tidak perlu langsung berinteraksi dengan masyarakat," tutur Khofifah menambahkan.
Sementara itu, pada Sabtu (26/3), Khofifah menerima penghargaan ETLE Nasional Presisi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai apresiasi karena mendukung Polri dalam pengembangan ETLE di Jatim.
Pada kesempatan tersebut, Kapolri menjelaskan penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para kepala daerah yang turut mendorong program ETLE berbasis digital.
Tujuannya, lanjut dia, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di jalan.
Selain Gubernur Khofifah, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
