Pemalang - Kabupaten Pemalang masih memiliki persoalan jalan rusak, yang pada tahun 2021 jumlahnya sebanyak 31,72 persen atau sepanjang 242,92 kilometer. Hal ini coba terus dibenahi Pemkab Pemalang secara maksimal dengan anggaran daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo saat membuka Musrenbang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 di Pendopo Pemalang pada Selasa (8/3).
Perbaikan infrastruktur jalan, kata bupati, membutuhkan anggaran besar, sedangkan proyeksi pendanaan infrastruktur pada APBD 2023 masih sangat terbatas.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih terus berusaha untuk memaksimalkan kemampuan anggaran daerah dan alternatif pembiayaan untuk menangani kerusakan jalan yang menghambat aktivitas warga masyarakat," ujarnya.
Bupati mengatakan, implementasi hasil Musrenbang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Untuk itu, jelas bupati, guna memberi kepastian pendanaan usulan kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, maka mulai tahun 2023 Pemkab Pemalang merencanakan pagu indikatif wilayah kecamatan yang akan ditetapkan dalam peraturan bupati. Anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan untuk mengakomodir hasil Musrenbang direncanakan sebesar Rp25 miliar pada tahun 2023.
"Semoga hal ini dapat meningkatkan kondusifitas wilayah kecamatan," harap bupati.
Pada kesempatan itu, bupati mengajak kepada seluruh peserta Musrenbang agar berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan untuk jadikan sebagai tantangan demi memperbaiki kinerja dalam mewujudkan visi Kabupaten Pemalang yang telah dirumuskan bersama yaitu Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.
