Surabaya - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Hasto Wardoyo selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) nasional, menyampaikan, indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Hal ini, menurut Hasto, mengingat BKKBN sedang memfinalisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan pendekatan keluarga berisiko stunting.
Menurutnya, peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah dinilai penting karena menjadi garda terdepan.
"RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya," terang Hasto Wardoyo di Surabaya, sebagaimana dikutip dari laman Diskominfo Jatim, Jumat (4/3).
Dikatakannya, tendesi penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24,4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen. Ini adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi COVID-19.
Ia berharap, di tahun 2023 nanti trend penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen. Target Nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo saja tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur.
Terkait dengan kondisi stunting di Jawa Timur, menurut Hasto, Jatim merupakan salah satu dari 12 Provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di 2022 ini. Hal ini menjadi pekerjaan rumah atau “PR” untuk Jawa Timur, yang berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada empat wilayah di Jatim yang merupakan Kabupaten di kategori “merah”. Keempatnya, adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen.
Selain itu juga ada 18 kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk. Sementara 15 Kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, seperti Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.
“Hanya ada satu daerah berstatus biru, yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen,” kata Hasto.
BKKBN dengan 200.000 orang Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau Kader Pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan.
"Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Jatim menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita. Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” pungkas Hasto.
