Martapura - Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi secara virtual membahas pencegahan korupsi pada sektor perbankan di wilayah Kalimantan Selatan di Command Center Barokah, Martapura, Jumat (19/6).

Rakor tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor perbankan.

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekda Abdul Haris Makkie. Sementara itu, Pemkab Banjar diwakili Bupati Khalilurrahman, Kepala Inspektorat Kencana Wati, dan Kepala Bapenda M Farid Soufian.

Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie, dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah agar tetap bersih dan bertekad besar untuk menempatkan Kalsel sebagai Provinsi yang bebas korupsi.

"Dalam hal ini gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan berpesan pertemuan rakor ini dapat melakukan langkah dan strategi yang lebih baik untuk mencegah tidak ada terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi," ucapnya

Sementara itu, Kepala Satgas Koordinator Wilayah VIII KPK Dian Patria mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya peningkatan pengawasan perbankan dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan agar tidak disalahgunakan atau mencegah adanya tindak pidana korupsi.

Di Command Center Barokah, Bupati Khalilurrahman mengungkapkan bahwa Kabupaten Banjar berkomitmen untuk menerapkan zona bebas korupsi, sebagaimana dalam visi kelima yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Sebagai informasi, rakor tersebut juga diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.