Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, akan mentransformasikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dengan sistem data informasi berbasis geospasial.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendata setiap keluarga dan rumah tangga nelayan agar semua kebijakan pemerintah daerah bisa berkeadilan.
"Baik itu kebijakan perlindungan sosial, pemenuhan BBM, akses terhadap semua kebutuhan pangan nelayan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya langkah ini perlu kita lakukan untuk mewujudkan kedaulan nelayan," kata Bupati Muda Mahendrawan, usai menghadiri Muscab III HNSI Kubu Raya di ruang Praja Utama aula kantor bupati, Sabtu (5/2) pagi.
Bupati Muda menilai, untuk memenuhi akses kebutuhan nelayan itu menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Kubu Raya, karena kedepannya tidak ada lagi silang pendapat dan mencari kesalahan tapi tidak jelas ujungnya, sehingga kondisi membuat kebingungan.
"Jadi Pemkab Kubu Raya yang telah membangun informasi data berbasis geospasial itu diharapkan HNSI di desa-desa dan kecamatan bisa menggerakan semua nelayan di wilayah mereka," ujarnya.
Bupati Muda menuturkan, jika HNSI bisa menggerakan nelayan di wilayahnya maka data setiap nelayan di masing-masing desa bisa langsung diinput, sehingga HNSI bisa mengetahui, nelayan mana yang sudah masuk ke dalam sistem data informasi geospasial.
"Dengan langkah ini justru pemerintah Kubu Raya membuka peluang supaya semuanya itu kita bisa mengejar hak-hak dasar nelayan. Karena dengan data informasi berbasis geospasial itu akan tampak jelas kelayakan WC nelayan, sanitasi, keikutsertaan BPJS dan lain sebagainya," ucap bupati.
Selain itu, Bupati Muda menambahkan, jika ada nelayan disabilitas yang belum terakses dengan bantuan-bantuan yang sifatnya membantu nelayan itu sendiri.
"Saya kira hal ini dulu yang perlu kita perkuat karena selalu menjadi masalah di lapangan. Namun jika datanya sudah ada dan masuk ke dalam geospasial, termasuk bagaimana sumber mereka menggunakannya maka data akses bahan bakarpun akan jauh lebih baik dan tidak banyak menimbulkan hal-hal yang selalu meresahkan di masyarakat," tuturnya.
Bupati Muda menginginkan agar kedepannya HNSI ini tampil dengan data yang sudah akurat konfrehensif, dan lengkap. Jika datanya sudah seperti itu, maka Pemkab Kubu Raya tidak direpotkan lagi dengan pendataan nelayan.
"Sehingga dengan langkah-langkah seperti itu, maka regulasi dan benturan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang ada saat ini tidak akan lagi menemukan kendala, tapi dengan sistem data geospasial ini maka nantinya akan ada langkah-langkah diskresi (tindakan pemerintah) dan kolaborasi kewenangan," tandasnya.
