Kuala Kapuas - Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Wakil Bupati M Nafiah Ibnor, serta forkopimda setempat mengikuti rapat koordinasi secara virtual dalam rangka pembangunan dan pengembangan "food estate" di Provinsi Kalimantan Tengah bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, di Aula Bappeda Kuala Kapuas, Rabu (17/6).
Rapat koordinasi tersebut membahas secara intensif rencana pembangunan dan pengembangan food estate, yaitu konsep pengembangan produksi pangan secara terintegrasi dengan pertanian, perkebunan serta peternakan dalam satu kawasan di Kalimantan Tengah, yakni di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, tepatnya di lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG).
Pengembangan kawasan tersebut dalam rangka implementasi program Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai daerah ketahanan pangan Nasional.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, rencana pengembangan food estate yang berada di luas lahan rawa 164.598 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berbasis korporasi petani.
Sugianto menjelaskan, luas lahan program pengembangan pertanian intensifikasi dan ekstensifikasi di Provinsi Kalteng yang berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yakni seluas 164.598 hektar dengan masing-masing seluas 79.142 hektar dan 85.456 hektar.
Sementara itu, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, ditemui usai rapat mengatakan, untuk kedepannya akan mensinkronkan data dari semua, baik kabupaten, provinsi dan kementerian.
Ben menyambut baik program ini dan meminta putra/putri di Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan proyek ini.
"Saya yakin dan percaya bisa memberikan pemahaman terkait pembangunan mega proyek ini dan masyarakat akan mendukung program ini. Saya juga berharap ke depan sudah tentu pemerintah pusat mendukung dalam hal jaringan tata air baik jaringan primer, sekunder, tersier dan jaringan lainnya," ujar mantan Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng tersebut.
Ben juga meminta dukungan untuk pembuatan jalan usaha tani karena hal ini penting untuk membentuk jalan pertanian ke jalur poros.
"Saya berharap jalan kabupaten dan provinsi yang berada di kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional dilaksanakan pembangunannya, karena tanpa bantuan dari pusat kita tidak bisa secara cepat membangun. Begitu juga yang terjadi di Pelabuhan Batanjung, pelabuhannya sudah siap tetap jalannya belum ada," ungkapnya.
