Natuna - Bupati Natuna Diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Basri membuka Musrenbang di Kecamatan Bunguran Selatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Bunguran Selatan, Jumat (4/2).
"Pelaksanaan Musrenbang adalah langkah awal untuk membangun daerah kita. Meskipun tidak semua yang kita rencanakan dapat diwujudkan , tapi kita harus konsisten pada proses. Kita juga harus memahami konsep pembangunan yang sifatnya berkesinambungan, yang artinya tidak dapat diwujudkan langsung tapi secara bertahap. Jadi kalau tidak programnya belum terwujud tahun ini dapat diajukan kembali tahun depan," jelas Basri.
Selain itu, Basri juga menjelaskan, COVID-19 masih menjadi fokus nasional sehingga membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dan pentingnya refocusing anggaran.
"Dengan menjadinya kesehatan sebagai issue nasional , sehingga pemerintah perlu melakukan refocusing Anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pembangunan di pemerintahan daerah. Bukan ajuan kecamatan atau desa diabaikan tapi kita dahulukan yang lebih urgensi. Kami harap refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat dipahami dan didukung oleh seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan keterbatasan anggaran dan penggunaannya menjadi tepat sasaran," tambah Basri.
Sementara itu, Camat Bunguran Selatan Supardi yang juga hadir dalam Musrenbang tersebut menyampaikan laporannya terkait perkembangan wilayah Kecamatan Bunguran Selatan.
"Sebelumnya kami telah melakukan musrenbang tingkat desa, dan hasil dari musrenbang desa sangat mewakili visi dan misi pemerintah kabupaten Natuna. Tentunya sesuai dengan misi musrenbang tahun ini yaitu peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dan percepatan peningkatan ekonomi. Dalam kesempatan ini kami akan sampaikan 30 usulan rencana pembangunan," jelas camat Bunguran Selatan.
Pemerintah berharap melalui musrenbang kecamatan ini dapat meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dan percepatan peningkatan ekonomi sejalan dengan visi pemerintah daerah.
