Buton - Jajaran Forkopimda Kabupaten Buton mengikuti video conference rapat pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Buton dan Kabupaten Poso oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di lokasi pemilihan yaitu TPS 1 dan 2 Desa Laburunci, Sabtu (4/12).

Bupati Buton La Bakry, didampingi Kapolres Buton AKBP Gunarko, Dandim 1413 Buton Letkol Arm.Muhamad Faozan, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan, Asisten I Alimani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Murtaba Muru, Camat Pasarwajo Amruddin, anggota forkopimcam, serta Plt Kades Laburunci sekaligus melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa di 5 TPS yang ada di Desa Laburunci, Kabupaten Buton yang lokasinya berdekatan.

Bupati memaparkan, setelah sempat ditunda pelaksanaannya karena maraknya pandemi COVID-19 kurang lebih dua bulan, Pilkades serentak di Buton tetap dilaksanakan pada hari ini di 23 desa, diawali dengan proses pendaftaran calon, kampanye dan deklarasi damai siap menang siap kalah dari para calon kepala desa sejak dua hari lalu.

"Pelaksanaan Pilkades serentak di Buton seperti kita ketahui mengalami penundaan kurang lebih dua bulan. Pelaksanaan hari ini sudah dimulai tahapan-tahapannya dari tahap pendaftaran, kampanye, dan dua hari lalu kami melakukan deklarasi damai dengan para calon kepala desa se-Kabupaten Buton dengan tagline siap kalah siap menang dan alhamdulillah semua sudah menandatangani kesepakatan  untuk menerima apapun hasil pemungutan suara dari masyarakat pada hari ini," ujar orang nomor satu di Buton tersebut.

Dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Buton itu, koordinasi dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan aman dan kondusif, dan yang tak kalah penting menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan Mendagri. Hal ini guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 dari pelaksanaan Pilkades serentak.

"Dan kami juga anggota Forkopimda terus melakukan koordinasi untuk memastikan di setiap TPS menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan Pak Menteri. Dari 23 desa terlaksananya pilkades, semua menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 5M. Bagi pemilih saat akan memasuki TPS melalui pengecekan yang ketat, diperiksa suhu tubuh dengan thermalgun dan wajib memakai masker. Hari ini kita di TPS 1 dan 2 di Desa Laburunci dan bisa dilihat nanti posisi mereka, tata letaknya tidak jauh beda dengan pilkada maupun pilpres, malah lebih meriah, lebih seru karena langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat di desanya. Di desa ini ada 4 calon yang bersaing memperebutkan suara masyarakat dan kita tunggu siapa nanti yang akan diberi amanah menjadi Kepala Desa," pungkas ketua Bapera Sultra itu.

Selaku pimpinan rapat, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Aferi S. Fudail mengungkapkan Kemendagri dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan Pak Mendagri, terkait pelaksanaan Pilkades untuk dapat berjalan aman dan kondusif agar tidak menjadi klaster baru penularan virus.

"Berdasarkan Permendagri dan surat Mendagri yang dikeluarkan tanggal 9 Oktober 2021 menegaskan tiga hal untuk menjadi acuan kita yaitu penundaan pilkades serentak tetap diberlakukan  pada daerah-daerah yang menduduki kriteria level 4 dan begitupun desa dengan zona merah, pelaksanaan pilkades agar memperkuat koordinasi dengan forkopimda untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan, serta penerapan protokol kesehatan dengan 5M juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan pilkades," pungkasnya.