Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terus berupaya memberikan dan membuka peluang pasar digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai, adanya pasar digital menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah dalam memberikan peluang bagi UMKM dalam memperluas jejaringnya. Hal ini tentunya supaya tidak besar pembiayaan yang dikeluarkan para pelaku UMKM, apalagi sekarang skemanya sudah bisa dengan sistem online melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Saat ini kita juga terus berupaya ada literasi digital yang lebih cepat supaya masyarakat punya akun Google, YouTube, maupun juga yang lain supaya mereka bisa mengakses pergaulan digital ini barang-barangnya jadi bisa dibutuhkan termasuk mereka (pelaku UMKM), misalnya mereka mau bikin produk tertentu yang harus mencari bahan tambahan, tentunya hal itu akan menyulitkan mereka yang harus menggunakan mode manual," kata Bupati Muda Mahendrawan usai membuka Business Matching Perluasan Akses Permodalan dan Capacity Building Bagi UMKM Kubu Raya yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar di Q Hall Qubu Resort, Rabu (1/12) pagi.
Bupati Muda menyampaikan, dengan pasar digital akan mempermudah proses produksi dan juga kreativitas produk UMKM sehingga pemasarannya akan lebih mudah, Selain itu juga, dalam berhubungan dengan berbagai pihak, baik itu perbankan maupun non perbankan, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang tentunya akan menghasilkan jasa dan bisa dipertanggungjawabkan oleh korporasinya.
“Kerena jika sudah sistem digital, mereka perusahaan itu bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga laporannya bisa ditunjukan bahwa mereka menggunakan yang memang betul-betul CSR-nya untuk kepentingan mempercepat memperluas usahanya. Artinya di sini integritas yang terjadi trust (kepercayaan) yang terbangun dan jejaring yang lebih cepat," ujarnya.
Menurut Muda, saat ini bukan hanya modal uang untuk usaha saja yang diperlukan, namun modal itu adalah jaringan dan kepercayaan sehingga tanpa modal yang besar pun punya cara banyak untuk memperluas jaringan itu, karena ada seller atau reseller dan banyak lagi yang lainnya.
“Jadi yang tidak bisa dijual di sini ada resellernya, karena inovasi-inovasi dalam sistem pembayaran dan perdagangan saat ini sudah sangat cepat sekali, namanya era disruption. Di sinilah diperlukan literasi digital sebagai upaya untuk mempercepat supaya ruang-ruang digital ini dijadikan positif untuk anak muda apalagi di era yang mana saat ini jumlah Gen Z dan Gen Milenial sudah mencapai 52%, sehingga hal ini sudah menjadi kebutuhan bagi semua pihak," jelas bupati.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin mengatakan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat sebanyak 99 persen dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM, dengan penyerapan tenaga yang sangat besar mencapai 117 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 97 persen dari total tenaga kerja usia produktif,
“Dalam menyelamatkan pelaku UKM di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), OJK telah mengeluarkan peraturan OJK yaitu Nomor 11 dan Nomor 48 tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Kontrol Setting Dampak Penyebaran COVID-19. Kebijakan yang telah dikeluarkan ini telah banyak membantu 5,3 juta debitur UMKM dengan nominal kredit sebesar Rp.332 triliun.
Maulana menambahkan, per tanggal 1 Agutus 2021 telah turun menjadi 3,58 juta debitur dengan nominal kredit sebesar Rp285 triliun. Jumlah ini menunjukan dari jumlah UMKM yang semula 5,3 juta menjadi 3,58 UMKM. Tentunya kondisi itu telah menunjukan UMKM di Indonesia mampu menghadapi tantangan pandemi COVID-19.
“Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat ini, terutama bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama stekholder yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kubu Raya yang telah melakukan upaya sangat baik dalam membantu UMKM di kabupaten ini," pungkasnya.
