Labuan Bajo - Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng yang didampingi oleh Ketua DPRD Mabar Martinus Mitar menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi X yang dipimpin oleh Anggota Dewan Dapil NTT Dr. Andreas Hugo Pareira, di ruang rapat Bupati, Senin (22/11).
Kunjungan kerja spesifik anggota DPR RI Komisi X ini untuk menyerap aspirasi masyarakat pelaku pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.
Hadir dalam Pertemuan, Sekretaris Deputi Bidang Produksi Wisata Edi Wardoyo, Sekda Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martinus Ban, Kadis Pariwisata Provinsi NTT, plt. Kadis Pariwisata Manggarai Barat, Direktur BPOLBF Shana Fatina, Para Pelaku UMKM, Asosiasi Home Stay, P3KOM dan perwakilan organisasi pariwisata di Labuan Bajo.
Ketua Rombongan Komisi X Andreas Hugo Pareira menjelaskan bahwa kehadiran Komisi X di Labuan Bajo pada kesempatan ini adalah ingin mengetahui dampak Pariwisata Super Premium bagi masyarakat sekaligus ingin mendengarkan masukan-masukan dari para pelaku pariswisata Manggarai Barat.
“Konsen kami adalah Masyarakat kita dapat apa dari pembangunan destinasi-destinasi wisata prioritas ini. Karna itu sejumlah stimulus diberikan oleh pemerintah seperti program hibah pariwisata, subsisdi bunga, restrukturisasi kredit usaha rakyat yang kesemuanya ini untuk membendung dampak negatif dari COVID-19 bagi usaha pariwisata," ucapnya.
Hugo juga menjelaskan bahwa hal lain yang menjadi konsen Komisi X adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata Manggarai Barat. Menurutnya, pembangunan destinasi wisata oleh pemerintah harus berjalan beriringan dengan pembangunan SDM pariwisata itu sendiri.
“Harus kita sadari bahwa sumber daya manusia pengelola pariwisata itu merupakan bagian yang penting dalam pembangunan pariwisata. Apalah gunanya membangun dan membangun destinasi pariwisata tapi SDM tidak diberdayakan mau diapakan pariwisata kita,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi perhatian Komisi X menurut Hugo adalah mengenai pemberdayaan UMKM sebagai pendukung industri pariwisata. Menurut Hugo harus ada upaya Konkrit dari Pemerintah agar produk-produk UMKM itu bisa masuk dan bersaing dalam pasar pariwisata, sehingga pada akhirnya upaya konkrit itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Perlu kita konkritkan, melalui regulasi dan kebijakan dari Pemerintah, bahwa produk UMKM lokal harus bisa diterima di Hotel maupun Restoran. UMKM kita perlu dilatih betul dan dikawal dari hulu ke hilir, dari Produsen sampai pemasaran, kemasan maupun Branding,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menjelaskan bahwa infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi penyebab pariwisata superpremium ini belum dirasakan oleh masyarakat yang berada di desa-desa. Dirinya meminta agar ini menjadi perhatian Komisi X DPR.
“Pariwisata yang super premium ini belum berdampak langsung bagi masyakat yang umumnya berada di desa-desa. Selama ini dampak pariwisata ini hanya dirasakan oleh masyarakat disekitar Labuan Bajo saja. Hal ini disebabkan karena belum memadainya infrastruktur jalan. Kami berharap dukungan Komisi X agar dialokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata di luar Labuan Bajo,” harapnya.
Lebih lanjut Wabup Yulianus menjelaskan bahwa masalah sampah menjadi isu serius yang menjadi konsen pemerintah daerah saat ini. Menurut Wabup Yulianus, sampah menjadi momok yang mengancam citra pariwisata Manggarai Barat. Karna itu Wabup Yulianus melalui Komisi X agar pemda dibantu untuk pengadaan kapal pengangkut sampah.
“Saat ini pemda sedang menyikapi masalah sampah yang mengancam Pariwisata. Citra pariwisata menjadi sangat penting oleh karnanya kami mohon dibantu kapal untuk menangani sampah di wilayah laut,” ucapnya.
