Labuan Bajo - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan Studi Visit Secondment Kementerian Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Studi visit Secondment dengan Sub Tema Sinergi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Belanja K/L dan Daerah, Tansfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD dan APBD) Periode II-2021 di Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 15 -17 November.
Analis Perencanaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Ari Gemini mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar sehingga output yang diharapkan adanya penguatan sinergi.
"Penguatan sinergi yang diharapkan dapat melalui beberapa kegiatan seperti mapping regulasi, FGD kemenkeu dan kementrian pariwisata, review perencanaan APBN dan APBD yang dampaknya adalah tersusunnya perbaikan mekanisme perencanaan APBN dan APBD sehingga apa yang menjadi perencanaan daerah itu sinkron dengan perencanaan di pusat," ungkap Ari.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Salvador Pinto menyampaikan atas nama Bupati, wakil Bupati dan Sekda Manggarai Barat mengucap terimakasih atas perhatian Pemerintah pusat untuk pengembangan Labuan Bajo sebagai Kota Super Premium
"Giat pembangunan superpremium dari dana APBN lebih banyak di Labuan Bajo, sementara di Kabupaten Manggarai Barat masih banyak spot destinasi pariwisata yang mesti didukung dari APBN sebab kemampuan keuangan daerah sangat terbatas," jelasnya, Jumat (19/11).
Pinto meyakini bahwa kegiatan tersebut banyak manfaat bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terutama dalam hal sinergi dan sinkronisasi perencanaan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga dana yang diterima oleh pemerintah Daerah dapat bermanfaat sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat.
"kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kabupaten Manggarai Barat dengan adanya dukungan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebab DAK mempunyai tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas," katanya.
Diketahui kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindagkop dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
