Cirebon - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) berupaya terus menekan ledakan penduduk dengan program keluarga berencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, ledakan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan jumlah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Ledakan jumlah penduduk, kata Rahmat, bakal menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Saya minta dinas terkait untuk mampu mengendalikan supaya pertumbuhan masih dalam batas normal," kata Rahmat saat rapat bersama DPPKBP3A di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Senin (15/11).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, pihaknya mendorong 12 rumah sakit di kabupaten tersebut untuk turut andil dalam menyukseskan program keluarga berencana.

Pihak unit layanan kesehatan yang sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), baru Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).

"Selanjutnya, Rumah Sakit Paru Sidawangi dan Rumah Sakit Sumber Waras yang siap untuk bekerja sama dengan kami. Kami harapkan 12 rumah sakit bisa kerjasama juga," katanya.

Eni mengatakan, hadirnya rumah sakit dalam program keluarga berencana ini, diharapkan masyarakat yang ingin mengatahui program tersebut atau yang membutuhkan alat kontrasepsi akan lebih mudah.

"Saya khawatir kalau pemahaman masyarakat kurang soal keluarga berencana, 5 sampai 10 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk," kata Eni.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr Bambang Sumardi dan inspektur dari Inspektorat Iyan Ediyana.