Semarang - Gubernur Jawa Tengah menekankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Indonesia mengenai pentingnya perubahan pola atau gaya komunikasi mengikuti perkembangan zaman.

"Dalam komunikasi pemerintahan, Diskominfo menjadi garda terdepan. Pola komunikasi Diskominfo harus berubah mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa lagi menggunakan gaya formal, surat menyurat," ujar Ganjar, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (FORK4SI) di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/11).

Ganjar juga menjelaskan terkait keinginan Dinas Komunikasi Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk lebih dekat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Hal itu, sebut Ganjar, bisa dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi.

"Ada keluhan dari kawan-kawan Diskominfo di daerah yang ingin dekat dengan 'bapaknya', yaitu Kominfo RI. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan komunikasi menjadi sesering mungkin, sehingga sharing informasi lebih cepat dan tercipta kesamaan frekuensi. Jadi intinya saling membantu adalah sebuah kewajiban," tegas Ganjar.

Di akhir sambutannya, Ganjar berpesan kepada seluruh jajaran Dinas Kominfo untuk menjadi agen perubahan di daerah masing-masing.

"Selamat menjemput masa depan, bapak/ibu adalah agen perubahan di daerah masing-masing untuk mewujudkan kerjasama yang baik dengan pemerintah," ujar Ganjar.

Di tempat yang sama, Ketua Umum FORK4SI Haris Suparto Tome mengatakan, harmonisasi untuk transformasi digital adalah amanah Presiden Joko Widodo. Namun, tanggung jawab besar yang diemban Diskominfo itu tidak diiringi dengan dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kominfo RI.

"Kami (Diskominfo) seolah 'berjalan sendiri,' tanpa dukungan penuh Kominfo, khususnya melalui pendanaan. Jadi diharapkan melalui rakernas ini transformasi digital bisa dilakukan bersama-sama sehingga tercipta orkestrasi digital," tegas Tome.

Sementara itu, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Syaiful Garyadi mengatakan, Kemenko Polhukam siap memfasilitasi diskusi dua arah antata Kominfo pusat dan daerah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi selama ini.

Senada dengan Syaiful, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Iwan Kurniawan mengatakan, Kemendagri masih terus mengawal harapan dan keinginan Diskominfo se-Indonesia melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait.