Cirebon - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Launching Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kantor Kecamatan Losari, Kamis (7/10).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cirebon Imron, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi, Ketua Bawaslu Abdul Khoir, Anggota KPU Jabar Titik Nurhayati, dan Camat Losari Muklas.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi, MA mengatakan, kegiatan Pemutahiran Data Pemilih ini dipastikan untuk masyarakat yang memiliki hak memilih pada tahun 2024 mendatang, baik pemilu, Pilkada maupun Pilpres.
"Sehingga mereka dipastikan untuk bisa terdata untuk menjadi data pemilih. Melalui daftar pemilih inilah proses pemilih dan pemilihan dipertaruhkan. Ada aspek ekonomi, belanja barang dan modal SDM, tentunya dipertaruhkan dan dihitung berdasarkan daftar pemilih yang sudah ditetapkan," katanya.
Sopidi menjelaskan, kepercayaan publik atas proses-proses politik pun dipertaruhkan berdasarkan kepastian daftar pemilih yang sudah ditetapkan yang disebut DPT.
Menurutnya, melalui DPT itulah nantinya akan menggambarkan kinerja dan komitmen dari sistem aparatur birokasi yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait tentang tata kelola kependudukan.
"Data kependudukan itu menjadi pertaruhan dan cermin ketika persoalan data pemilih ini tidak ada ujunnya. Sehingga, ini berarti tata kelola kependudukan bermasalah, khususnya soal data pemilih. Jadi yang ini menjadi agenda fokus kita bersama," ujar Sopidi.
Sopidi mengatakan, melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, persoalan data pemilih itu tidak bisa diselesaikan pada saat memasuki tahapan, sehingga pemutakhiran data pemilih ini dilakukan jauh-jauh hari di luar tahapan.
"Harapan ini menjadi agenda bersama proses kerja tugas birokrasi dari tingkat RT RW, desa, kecamatan hingga Kabupaten Cirebon menjadikan agenda pemutakhiran pemilih ini menjadi sesuatu gerakan yang sama," katanya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan program dari KPU Kabupaten Cirebon untuk persiapan Pemilu, Pileg dan Pilpres.
Menurut Imron, data yang valid akan menjadi patokan pemerintah daerah maupun KPU itu sendiri.
"Kami harap para kuwu, camat mereka harus melakukan pendataan berapa data pemilih pemula maupun data meninggal kan itu semua harus terdata. Sehingga, KPU dapat melaksanakan kegiatan program terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan saat pemilihan dimulai," ujar Imron.
Imron mengungkapkan, selain untuk persiapan 2024, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini juga bisa digunakan untuk program-program pemerintah daerah.
"Nanti misalkan ada kebijakan pemerintah terkait program yang ada di Kabupaten Cirebon, mereka sudah ada datanya. Jadi bukan saja untuk pemilu, nanti data yang valid juga bisa digunakan untuk program-program yang ada di daerah," katanya.
