Waikabubak - Bupati Agustinus Niga Dapawole membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 tingkat Kabupaten Sumba Barat di ruang rapat bupati, Selasa (14/4).
Kegiatan Musrenbang RKPD 2021 tingkat Kabupaten Sumba Barat oleh Bappeda setempat tersebut berjalan dengan menggunakan sistem "join meeting", karena mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19).
Bupati Dapawole saat membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengucapkan "Selamat Pakah Tahun 2020" bagi seluruh umat Katolik dan Kristiani.
Bupati Dapawole, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemkab dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang telah bersama-sama bekerja keras mensukseskan pembangunan menuju "NTT Bangkit, NTT Sejahtera".
"Pembangunan yang kita laksanakan berjalan dalam arah yang cukup baik, sehingga menghasikan kemajuan dari waktu ke waktu. Kemiskinan menurun dari 21,03 persen pada tahun 2018 menjadi 20,62 persen pada 2019," ujarnya.
Berkaitan dengan kemiskinan, bupati berpesan untuk menjadi perhatian jajaran pemkab demi memastikan ketepatan penerima bantuan jaminan sosial melalui verifikasi penerima secara cermat, akurat dan dapat dipercaya.
"Saya juga meminta agar Posyandu dapat menjadi "one stop service", semua pelayanan yang diberikan mulai dari kesehatan, pelayanan kependudukan hingga jaminan sosial (rastra, PKH, dan lain-lain) tidak boleh lagi pembagian dilakukan secara diam-diam. Semua masyarakat harus bisa melihat siapa penerima bantuan, dan jangan ada masyarakat miskin yang tidak menerimanya," tegas Dapawole.
Sementara itu terkait stunting, bupati berharap ada upaya bersama untuk memantau ibu hamil dari keluarga miskin sehingga angka kematian ibu, bayi dan masalah gizi tersebut dapat ditekan.
"Saya berharap pada perencanaan tahun 2021 terjadi perubahan paradigma, kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN," ujarnya.
Bupati menambahkan, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 telah menetapkan pariwisata sebagai "prime mover" pembangunan, hal ini sejalan dengan kebijakan nasional sesuai tema RKP 2021 dan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas pada tahun 2021.
"Untuk itu, saya mengajak semua pihak terkait untuk memanfaatkan momentum ini. Tidak hanya melalui pengembangan pariwisata, tapi juga mengembangkan berbagai sarana prasarana lainnya, termasuk memastikan bahwa segala kebutuhan untuk pengembangannya dapat dipenuhi secara mandiri, baik oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, maupun oleh wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pentingnya dilakukan kerja sama antardaerah agar kemajuan dari pariwisata NTT bisa dirasakan masyarakat setempat," ajak Dapawole.
Sementara itu terkait pandemi virus corona (COVID-19), Bupati Dapawole mengatakan, wabah ini telah membawa keresahan tidak hanya di Indonesia, namun juga seluruh dunia, serta telah mengakibatkan keresahan dan dampak negatif kepada berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi.
"Namun demikian, ada hal melegakan yang perlu terus kita jaga, yaitu keterpaduan, kerja sama, saling mendukung dan membantu, secara suka rela semua elemen bersatu padu melawan COVID-19. Inilah semangat gotong-royong dan kemanusiaan yang kita junjung. Inilah juga makna Paskah 2020 yang sesungguhnya, yang harus benar-benar kita wujudkan agar bangsa dan daerah ini cepat pulih dari dampak wabah ini," kata Dapawole mengakhiri sambutan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Sementara itu, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan, rencana program kegiatan Rakortekbang 2021 untuk Kabupaten Sumba Barat diantaranya pertanian keluarga (family farming), penurunan kemiskinan & stunting, rancangan pengembangan RPJHP, peningkatan KPHL kategori maju, redistribusi dan legalisasi 500 bidang tanah, peningkatan kinerja penyuluh pertanian (dukungan biaya operasional penyuluh/BOP), pemberdayaan ekonomi kawasan transmigrasi Lamboya, fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan, major project jalan lintas utara Pulau Sumba.
"Dukungan ruas jalan provinsi Kabupaten Sumba Barat dengan anggaran Rp24 miliar lebih untuk ruas Waikabubak - Batas Kabupaten Sumba Tengah, Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala, Padedeweri - Wanokaka, dan Patiala - Batas Kabupaten Sumba Barat Daya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat Titus Diaz Liuray mengatakan, RKPD 2021 dengan anggaran Rp958.591.360.676 terbagi atas empat bidang koordinasi yakni koordinasi ekonomi dan sumber daya manusia Rp88.559.849.700, koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah Rp373.642.236.909, koodinasi sosial budaya Rp103.158.223.878, serta koordinasi pembangunan manusia dan masyarakat Rp393.231.050.700,
Turut mengikuti join meeting pada kesempatan itu Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Pimpinan LSM/NGO.
