Labuan Bajo - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berkoordinasi dengan tiga kementerian dan Telkom Indonesia mengembangkan sistem monitoring berbasis Geographic Information System (GIS) untuk pengawasan pembangunan berbagai proyek nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
"Kami menyambut baik rencana integrasi aplikasi ini untuk lima DPSP karena akan semakin mempermudah kami mengelaborasikan data dan mempermudah para dewan pengarah untuk memantau kinerja kami di DPSP khususnya Labuan Bajo," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu (29/9).
Tiga kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
GIS merupakan aplikasi yang akan menyajikan data secara rinci dan bertujuan memudahkan sistem monitoring. Dalam penggunaannya di lima DPSP, GIS digunakan untuk memantau, mengawasi, serta mengevaluasi perkembangan pembangunan tanpa harus turun langsung ke lokasi.
Kemudahan penggunaan aplikasi GIS diperkuat aplikasi TOMPS yang berfungsi mendukung dan mempermudah berjalannya aplikasi GIS dengan memberikan informasi detail terkait seluruh proses pembangunan seperti total anggaran, kategori proyek, realisasi fisik, dan segala kendala di lapangan.
Aplikasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai monitoring tool oleh semua anggota Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata yang terdiri dari 19 kementerian/lembaga (K/L).
BPOLBF sendiri selaku PIC yang membantu penginputan data di wilayah kawasan otorita dan koordinatif Labuan Bajo Flores sendiri sejauh ini mulai menghimpun seluruh data yang diperlukan.
Shana menekankan kemudahan proses pengawasan dan pemantauan dengan kemudahan digital akan sangat membantu efektifitas proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Dia berharap ada peningkatan pembangunan jaringan komunikasi serta kesiapan sumber daya manusia di Labuan Bajo dengan adanya peluncuran aplikasi baru tersebut.
Menurut Shana, DPSP harus memiliki akses jaringan komunikasi yang bagus dan kuat serta didukung kemampuan adaptasi pemanfaatan teknologi dari operator dan para pengambil kebijakan.
Adapun penggunaan GIS merupakan pengembangan dari penerapan Dashboard Management System yang dikembangkan oleh BPOLBF tahun 2020 untuk memudahkan monitoring program lintas K/L yang dilaksanakan di wilayah koordinatif.
Pada tahun 2021, pengembangan dilakukan untuk mengintegrasikan sistem yang ada dengan empat DPSP lain dengan dukungan lebih banyak dari K/L.
Sebagai tahap awal, sosialisasi penggunaan aplikasi GIS masih dilakukan secara daring.
