Kabupaten Cirebon - Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangannya tentang Jawaban Bupati terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (28/9).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Rudiana, dan dihadiri Bupati Cirebon Imron, Wakil Bupati Wahyu Tjiptaningsih, perwakilan Forkopimda dan kepala SKPD, serta camat.
Perwakilan fraksi dari PDI Perjuangan yang dibacakan Amenah mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan upaya pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19.
"Kami memahami pemulihan ekonomi daerah pasca COVID-19 Kabupaten Cirebon perlu tekad yang kuat dan gotong royong bersama-sama untuk ikut menstabilkan peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan untuk kembali pulih," katanya.
Amenah mengatakan, Fraksi PDIP memiliki dua catatan sektor yang sangat strategis yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Bahkan, sektor tersebut terkena refocusing anggaran.
"Pertama sektor ekonomi, banyak masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19 dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat. Serta Kabupaten Cirebon mempunyai destinasi wisata yang strategis seperti wisata kuliner, budaya, belanja batik, religi semuanya 80 persen tutup akibat pandemi ini," ujarnya.
"Sementara yang kedua sektor infrastruktur pembangunan banyak ikut terdampak juga, seperti jalan yang banyak rusak, infrastruktur pertanian juga ikut terdampak karena semua anggaran terkena refocusing," tambahnya.
Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon dapat mampu mengatur laju infasi yang cukup rendah dengan besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen.
"Sekarang daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon mulai berangsur-angsur stabil. Kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 memang menurunkan daya beli di masyarakat. Akan tetapi, kami Fraksi PDIP apresiasi dan acungi jempol kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sulit seperti ini mampu meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp3.9 triliun lebih bertambah Rp542 miliar lebih atau naik 15,8 persen," kata Amenah.
Sementara itu, dalam jawaban bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 yang dibacakan langsung Bupati Imron mengatakan, di masa pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Cirebon terus fokus dalam pemulihan ekonomin di daerah. Bahkan, Pemkab Cirebon terus mengejar target dalam vaksinasi.
"Sampai saat ini vaksinasi baru terealisasi 31.84 persen. Kami harapkan pada akhir tahun 2021 Kabupaten Cirebon mempunyai target masuk level 2 dengan syarat vaksinasi harus mencapai 50 persen dosis pertama dan 40 persen untuk lansia," kata Imron.
Menurut Imron, banyak kendala dalam mencapai target vaksinasi, yakni kurangnya stok vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Kita tetap berusaha agar akhir 2021, 50 persen vaksin sudah tercapai, sehingga Kabupaten Cirebon bisa masuk level 2. Dan ekonomi bisa kembali berjalan secara stabil kembali," katanya.
Selain pemulihan ekonomi, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon juga sedang fokus dalam penerimaan PPPK untuk tenaga guru honorer. Bahkan, banyak guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK karena kurangnya nilai passinggrade.
"Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 tentang Guru Pengganti. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran untuk guru pengganti di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15 miliar untuk enam ribu guru pengganti," tandasnya.
