Grobogan - Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan video conference bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BKPM, Ketua Apindo, Ketua Kadin, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia di Ruang Rapat Wabup, Selasa (7/4).
Video conference bersama-sama ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus corona (COVID-19.
Secara bergantian para menteri terkait menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memerangi wabah COVID-19, termasuk langkah penanggulangan dampaknya.
Sejumlah menteri menilai pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi force majure yang mengancam keselamatan masyarakat di dunia, khususnya Indonesia sehingga perlu direspons dengan cepat oleh seluruh stakeholder termasuk diantaranya adalah pemerintah kabupaten/kota.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam arahannya berpesan kepada daerah untuk mengambil peran dalam menjaga wilayahnya masing-masing, termasuk mencukupi ketersediaan sarana prasarana kesehatan, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, serta mengantisipasi terjadinya lonjakan penyebaran wabah COVID-19.
"Daerah diharapkan mengambil peran menjaga wilayahnya masing-masing sekaligus mencukupi kebutuhan sarana dan prasana, serta membendung penyebaran COVID-19, hingga melakukan kesiapan kebutuhan pangan," tutur Tito.
Tito meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan yang menghambat industri, terutama yang memproduksi alat perlindungan diri dan distribusi sembako.
"Industri diharapkan tetap berproduksi dengan mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga untuk jalur distribusi, jangan sampai terhambat karena akses jalan ditutup sehingga akan menimbulkan kelangkaan alat kesehatan, sembako, BBM dan lainnya," tambah Tito.
Menindaklanjuti arahan mendagri, Bupati Grobogan Sri Sumarni akan mengambil langkah kebijakan pengendalian ekonomi yang berdampak pada sosial ekonomi terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat serta pemenuhan pangan harus diperhatikan supaya kehidupan sosial ekonomi warga tetap terjaga dan terjamin," ujar bupati.
