Garut - Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dilaksanakan di Aula Lapad (Layanan Terpadu) Ruhama (Rumah Harapan Masyarakat) Dinas Sosial Kabupaten Garut, Kamis (26/8).
Bupati Garut menyampaikan, di masa pandemi ini banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dikarenakan aktivitas ekonominya terganggu. Menurutnya, banyak juga masyarakat mampu yang menginginkan adanya bantuan.
"Apalagi saat ini dengan adanya pembagian Desil 1, 2, 3 sampai 4 hampir miskin ini contius (tidak jelas), apa yang dimaksud dengan hampir miskin, karena yang penerima DTKS itu banyak juga yang punya motor dan rumahnya bagus, ini harus ada aspek - aspek keadilan," kata bupati Garut.
Bupati Garut menerangkan, nantinya melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) pihaknya akan membuat satu sistem dalam rangka pengendalian orang miskin di Kabupaten Garut.
"Nanti saya minta TKSK akan dipanggil per kecamatan, nanti akan ada tim dari Bappeda yang akan mengecek data masing-masing kecamatan, jadi kalau ada diantara saudara-saudara tidak ada data di HP nya atau di Laptopnya, berarti saudara tidak serius bekerjanya,” ujarnya.
Rudy Gunawan meminta TKSK untuk bekerja dengan sunggguh-sungguh agar bantuan bagi TKSK bisa tetap bisa digulirkan.
“Saya punya aturan nanti di 2022, apabila kinerja TKSK tidak memuaskan kita dan bekerja tidak sungguh-sungguh, maka kami mempertimbangkan untuk menghentikan adanya bantuan dari Pemkab Garut yang nilainya masing-masing Rp1.5 juta. Ini untuk bentuk pertanggungjawaban, kalau dibandingkan dengan anggaran dari pemerintah pusat yang nilainya Rp500 ribu dan provinsi Rp300 ribu, sedangkan TKSK dari Pemkab Garut Rp1,5 juta," ujar bupati Garut.
Bupati Garut menuturkan bahwa nilai pendapatan yang diterima oleh TKSK tidak sebanding dengan kerja yang luar biasa dan mulia yang sudah dilakukan. Namun demikian, output dari hasil kerjanya harus tetap memuaskan.
Rudy menyampaikan pihaknya akan memberikan penghargaan bagi TKSK yang bisa mengekspos peta kemiskinan di kecamatannya.
"Saya akan memberikan reward kepada mereka yang bisa mengekpos peta kemiskinan di kecamatannya, kita ingin ada data _by name by address_ yang berhubungan dengan masalah kemiskinan ini bisa diselesaikan dengan berkeadilan,” tutur Rudy Gunawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Ade Hendarsyah mengatakan, rapat kerja ini merupakan kegiatan pertama kali sejak masa pandemi COVID-19.
"Sebelumnya kita kordinasi melalui zoom metting, baru hari ini kita melaksanakan rapat kerja secara tatap muka setelah hampir setahun kita laksanakan melalui zoom metting, bersyukur sekali dalam rapat kerja ini dihadiri langsung Bupati Garut,” pungkasnya.
