Sentani - Ratusan masyarakat adat Sentani menggelar aksi unjuk rasa, Senin (26/7), menuntut DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk Pansus LHP BPK RI Perwakilan Papua terkait dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana atau Pansus Kemanusiaan.
Terkait hal itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menghargainya dan menilai sebagai bentuk kebebasan menyampaikan aspirasi.
"Mereka tidak pernah datang menyampaikan surat resmi selama ini ke Pemda. Kemarin juga saya dapat surat dari orang, kalau mereka ajukan ke Polres, ya silakan saja. Sebenarnya saya bisa minta Kapolres dengan tegas membubarkan (demo) itu. Tapi, kita menghargai, biarkan saja supaya orang puas juga. Harus jaga saja, jangan sampai masuk kantor," ucap Mathius Awoitauw saat melakukan jumpa pers di Suni Garden Lake Hotel and Resort Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (27/7).
Mathius menuturkan, meski banyak masyarakat bertindak demikian, pemerintah siap memberikan pemahaman kepada warganya. Pemerintah juga akan menjelaskan kepada masyarakat terkait tuntutan mereka.
"Pertemuan besok (hari ini), selain PON juga kita kaitkan dengan COVID-19. Karena PON harus bebas Covid-19. Kemudian, besok (hari ini) kita kasih penjelasan juga kepada suara-suara yang kemarin mengenai penggunaan dana 275 miliar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Jayapura itu yang nanti kita jelaskan. Tetapi, saya berharap persoalan ini tidak perlu demo-demo sebenarnya, dong (mereka) bawa bukti saja yang otentik, terus ketemu dengan Pemda, itu barang sudah klir, nanti DPR hadir juga," kata dia.
Bupati mengatakan, soal rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Papua terkait penggunaan dana hibah dari BNPB untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Jayapura sebesar Rp275 miliar yang ditemukan sudah digunakan sebesar Rp53 miliar.
Rekomendasi atau temuan dari BPK RI Perwakilan Papua itu juga sudah diketahui oleh DPRD Kabupaten Jayapura, Bupati menyebutkan, bahwa pihak legislatif juga sudah menerima rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Papua atas temuan tersebut.
"Tidak ada kerugian negara apapun, apalagi BPK sudah memeriksa semua dokumen penggunaan anggaran terkait dana hibah dari BNPB dan laporannya juga sudah diterima DPR. Itu hanya masalah administrasi saja dan harus diperbaiki dengan waktu 90 hari, itu semua sudah klir," tegas Mathius.
Untuk itu, Bupati Mathius meminta kepada masyarakat dari Forum Peduli Kemanusiaan yang kemarin melakukan aksi demo agar membawa bukti otentik saat akan mengikuti pertemuan besok (hari ini) di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura.
"Kami harap mereka siapkan bukti otentik, bawa data untuk mereka sampaikan saat pertemuan besok (hari ini). Biar kita tahu apa yang diributkan mereka, karena kalau kita bicara tanpa bukti yang jelas tidak akan selesai. Kita juga akan terbuka untuk klirkan masalah ini," paparnya.
Mathius menuturkan, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura itu banyak aktor yang menunggangi aksi demonstrasi tersebut.
"Banyak aktor di balik (demo) itu. Jadi harus klir besok (hari ini), mereka harus bawa data saat pertemuan besok (hari ini). Supaya selain kita memutus rantai penyebaran COVID-19, juga kita memutus penyebaran gerakan-gerakan tambahan yang merusak tentang keadaan di Kabupaten Jayapura," tukasnya.
Sebelumnya, ratusan masyarakat adat Sentani yang menamakan diri Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Senin (26/7) menduduki Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, dilengkapi satu unit mobil pick up, sound sistem, 4 buah spanduk ukuran sedang, satu buah terpal dan tiga buah ban mobil bekas yang dibakar massa aksi demo di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Aksi demo yang dimotori oleh Manase Bernard Taime, menyampaikan beberapa tuntutan yang ditujukan baik kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jayapura.
Warga meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo dan seluruh anggotanya untuk segera membentuk Pansus LHP BPK RI Perwakilan Papua terkait dengan dana hibah dari BNPB untuk penanganan Rekonstruksi dan Rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Jayapura atau Pansus Kemanusiaan.
