Rohul- Komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang  sosialisasi pengalihan penyiaran televisi (tv) analog ke digital dengan tema "Kesiapan Masyarakat Riau Menyonsong Penyiaran Digital - Analog Switch off (ASO) 2022" di ruang vidcon Diskominfo Rokan hulu, Selasa (15/6).

Turut hadir dalam FGD Ini, Plh Bupati Rokan Hulu Abdul Haris, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, Wakil ketua KPID Riau Hisam Setiawan, Komisioner KPID Riau Warsito, Kadis Kominfo Rohul Yusmar, serta staf dan mahasiswa.

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Staf Khusus Kemkominfo RI Rosarita Niken W, Direktur Penyiaran Kominfo RI Geryantika Kurnia, dan Aidil Haris.

Di awal kegiatan FGD yang dilakukan, Kadis Kominfo Rohul Yusmar, dalam sambutannya mengatakan merasa bangga dengan telah menunjuk Rokan Hulu sebagai yang pertama kali dilakukan sosialisasi peralihan dari analog ke digital di Riau.

Sementara itu, Plh Bupati Rokan Hulu Abdul Haris juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada KPID Riau yang telah melakukan sosialisasi pertama di Rohul. yang tentunya dari hasil diskusi dalam rangka melaksanakan sosialisasi peralihan penyiaran tv analog ke digital dapat dipahami dengan adanya distruksi digital yang mana seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat sudah saatnya beralih dari analog ke digital mengingat untuk pelaksanaan pelayanan digital ini lebih berkualitas dan lebih menghindarkan kebutuhan ruang dan waktu.

"Ini memang sangat di butuhkan di masyarakat dan kita yakin jika ini dilaksanakan di tahun 2022 ini akan berjalan dengan baik apabila nanti infrastruktur yang dibutuhkan disiapkan oleh pemerintah, karena masyarakat pada umum nya saat ini sudah sangat memahami teknologi digital, semenjak era 80-an bergesernya komputer, telepon hingga menjadi sesuatu yang bisa digenggam oleh masyarakat sehari hari tentu ini merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk mengikuti segala sesuatunya dengan kemajuan teknologi saat ini," jelas Plh Bupati Rohul.

Abdul Haris berharap kedepan tentunya pemerintah termasuk pemerintah daerah mampu menyediakan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Bekenaan dengan peralihan ini yang mana berdasarkan adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentu harapan nya ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena pemerintah daerah pada sifatnya hanya menerima pergeseran tersebut dan jika bisa nanti dilakukan berkolaborasi seluruh pihak di pusat maupun didaerah dan seluruh kementerian yang saat ini memiliki akses dimana mana tentu ini bukanlah suatu hal yang sulit dan membutuhkan biaya lagi.

"Digital ini kan pendukung utamanya adalah internet, sedangkan jaringan internet sudah sampai ke kampung kampung baik milik pemerintah dan juga milik masyarakat jadi tidak akan ada kendala jika nanti formulasi dalam perobahan ini dipetakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan dilakukannya peralihan ini tidak menutup kemungkinan akan adanya dinamika antara pro dan Kontra dari tv lokal maupun yang lainnya.

Namun jelas Plh Bupati Rohul, hal ini tidak akan menjadi permasalahan justru inilah yang menjadi sasaran saat ini salah satunya adalah masyarakat yang berusaha di bidang ini karena harus dijelaskan bahwa perubahan sistem tidak berarti menutup kemungkinan usaha masyarakat akan tetapi menyesuaikan dengan cara kerja atau pola kerja yang nanti muncul dari pergeseran analog ke digital tersebut jadi pengusaha pengusaha dia punya pasar yang sama namun metoda dan mungkin nanti kebutuhannya yang berbeda.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra menegaskan pandangannya terkait adanya peralihan penyiaran dari analog ke digital yang mana pertama adalah harus mengetahui bahwa kemajuan teknologi itu sebuah keharusan siap tidak siap sama dengan revolusi industri yang mana kita harus mempersiapkan diri yang mungkin secara infrastruktur di Rohul masih banyak hal yang harus dibenahi yang akan diperjuangkan baik itu nanti di level provinsi dan pusat jika memang nanti keuangan daerah mumpuni tentu bisa dilakukan secara mandiri namun jika tidak ada peluang peluang tersebut juga ada nanti di kementerian melalui BAKTI seperti bantuan bantuan infrastruktur ataupun yang lainnya.

"Nah ini merupakan sebuah peluang jika memang keterbatasan keuangan daerah kita nanti kita bisa menyampaikan kepada Kementerian Kominfo," ungkap Wanda.

Dirinya menambahkan kesiapan Rokan Hulu dalam migrasi ini sebenarnya bukan hanya Rohul namun juga seluruh kabupaten/kota yang ada mungkin secara kesiapan sebenarnya belum siap, apalagi kemampuan keuangan di masing-masing daerah pada masa pandemi COVID-19 ini, justru lebih banyak dibutuhkan untuk melakukan penanganan terhadap COVID-19, akan tetapi hal hal lain yang memang ini harus tetap terus berjalan termasuk digitalisasi dan teknologi informasi ini juga harus diperhatikan.

"Sebab melalui pemaparan yang disampaikan dalam FGD tadi migrasi analog ke digital ini tentu penggunaan frekuensi nya ini bisa lebih hemat dan dalam aksesnya bisa lebih banyak diakses oleh masyarakat, tentu ini juga banyak berimplikasi kepada peluang peluang pekerja baru seperti konten kreator dan yang lainnya, saya kira ini memang menguntungkan namun untuk memulai ini semua tentu membutuhkan pengorbanan, pembiayaan dan infrastruktur yang harus kita mulai terlebih dahulu sebelum ini nanti dapat dijalankan oleh daerah" ujarnya.

"Memang dengan migrasi ini akan berdampak pada station tv lokal dan lainya, namun dikarenakan hal ini merupakan tuntutan zaman tidak hanya daerah, negara Indonesia bahkan negara lain juga sudah berpacu terhadap migrasi analaog ke digital ini, dimana dalam prinsip bisnisnya kalau tidak siap maka akan tertinggal, oleh karena itu dengan adanya ASO pada 2022 nanti tentu para pengusaha tv lokal jelang penyetopan ini jauh hari telah bersiap siap, jangan nanti sampai tertinggal dalam perkembangan ini," tutup ketua DPRD Rohul.