SIGI - Bupati dan Wakil Bupati Sigi mengikuti Audiensi Program Kredit Usaha Rakyat Mikro Bunga 0% bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi yang diikuti pula oleh Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Pemimpin Cabang BRI Palu bersama jajaran, Kanwil Perbendaharaan, Kepala BRI Unit Biromaru, Kepala BRI Unit Tatura, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, serta Kepala OPD terkait, Kamis (3/6).
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sigi mengatakan bahwa pasca disahkan UU Cipta Kerja muncul PP 7 mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan subsidi bunga bahkan modal bagi koperasi dan pelaku UMKM.
Program ini dilaksanakan untuk masyarakat yang memiliki usaha dengan kategori masih merangkak. Beliau juga mengatakan bahwa Sigi memilih agri bisnis karena Sigi punya potensi pertanian dan ada peluang ekonomi baru di Ibukota negara nanti.
"Berkaitan dengan visi kedua meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis agri bisnis Pemda ingin menciptakan ruang ekonomi baru melalui pusat UMKM disetiap Kecamatan dan memberikan subsidi bunga kredit usaha kepada pelaku usaha peternakan, perikanan, serta UMKM dan Kami mau 0%", ujarnya.
Dirinya berharap dalam KUR 0% Pemerintah Daerah terlibat didalamnya. Yang berhak mendapatkan KUR 0% ini adalah masyarakat yang hidup dari usaha itu tidak boleh ada hubungan dengan TNI,POLRI,maupun PNS salah satu keluarganya.
Bupati berharap kepada Kadis Koperasi UMKM agar tim yang dibentuk untuk mengawal ini betul-betul clear. Beliau juga berharap program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kecil dan program ini bisa berjalan dengan baik serta tepat sasaran dan Bupati juga mengharapkan dukungan dari Pimpinan OPD.
Kepala BRI Palu pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa KUR adalah kredit yang diberikan oleh Bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit dengan kriteria calon atau debiturnya belum layak secara izin-izin usaha, penyediaan agunan, belum layak pengelolaan keuangan. KUR merupakan pembiayaan yang sifatnya ada subsidi dari Pemerintah dan anggaran Pemerintah yang dikontribusikan untuk pembayaran angsuran bunganya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa pada prinsipnya OJK siap kapan saja karena memang dalam tugas selain mengawasi industri keuangan, OJK juga bermitra dengan stakeholder dalam hal ini seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memberikan masukan-masukan agar ada peningkatan ekonomi di daerah setempat.
